skmnuansanews.wordpress.com-Lubuklinggau,  Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, saat ini tengah membentuk Unit Layanan Pengadaan guna mengatur pelaksanaan barang dan jasa di daerah itu.

“ULP ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah,” kata Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Pemkot Lubuklinggau, Dedi Yansyah, Senin.

Dengan adanya lembaga tersebut nantinya semua proyek pembangunan di daerah itu yang bernilai diatas Rp200 juta maka tender pengerjaannya akan ditangani oleh ULP. Sedangkan untuk proyek dibawah Rp200 juta akan ditangani oleh masing-masing Satuan Dinas Perangkat Daerah (SKPD).

Keanggotaan ULP tersebut kata dia nantinya akan ditangani oleh 10 orang yang sudah memiliki sertifikat dari Bappenas, untuk tahap pertama ini pihaknya sudah menyiapkan 12 orang dari 30 orang guna dipersiapkan untuk mengisi Kelompok Kerja (Pokja) I dari tiga pokja yang akan dibentuk. Sedangkan untuk perangkat lunak dan Informasi Tekhnologi (IT) akan disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pembentukan ULP ini diberlakukan serentak secara nasional mulai tahun ini dan ditargetkan 2014 nanti semua daerah di Indonesia telah menerapkannya.

Kelebihan dari ULP ini tambah dia, untuk meminimalisir keterlambatan pengerjaan proyek yang sering terjadi terutama saat menjelang akhir tahun dan kerap menumpuk sehingga banyak proyek yang dikerjakan tidak tepat waktu.

Pemkot setempat tambah dia, untuk tahap awal akan menerapkan ULP semi elektronik, karena harus didukung oleh tenaga atau operator IT yang teruji, kemudian perangkat lunak (software) dan jaringan internet canggih.

“ULP ini nantinya akan melayani proses tender secara online, dimana penawarannya juga dilakukan melalui internet. Sehingga ke depannya pihak rekanan diminta untuk meningkatkan SDM nya, karena semua urusan tender maupun penawaran dilakukan melalui internet,” jelasnya. (*)