Foto : Proses Tender PU Lubuklinggau

skmnuansanews.wordpress.com-Lubulkinggau, Selama tahun 2010 ada 20 persen kegaiatan proyek Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan tak selesai dikerjakan. Dan lebih dari 100 miliar hutang pemerintahan daerah kepada rekanan.

Banyaknya pekerjaan proyek yang tak selesai hingga mencapai 20 persen ini, diungkapkan oleh Kepala bagian (Kabag) pembangunan pemkot Lubuklinggau, Dedi Yansah.

” 20 persen lebih paket di pemkot yang tak selesai, dan dibuat perjanjian untuk jaminan penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil rapat evaluasi kami pada bulan novemver lalu yang dipimpin Assiten II. Dan mereka juga didenda sesuai dengan aturan yang ada, dan isi kontrak dengan denda RP 1000/mil, ” kata Dedi, Senin (03/01) diruang kerjanya.

Tinggi kuantitas pekerjaa tak selesai tersebut diutarakannya kemungkinan dikarenakan proses tender dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang mepet. Namun akibat dari kejadian ini 5 persen dana pemeliharaan rekanan yang di cairkan dipotong dengan  jumlah denda mereka.

Ia mengakui bahwa saat ini ke 20 persen proyek tersebut telah dicairkan 100 persen. Semua ini diakibatkan tidak tegasnya dinas teknis serta banyaknya terjadi manipulasi data administrasi yang dibuat rekanan dengan PPTK serta pejabat terkait.

Karena itu ditambahkannya pada tahun 2011 pihaknya berharap setiap SKPD memiliki pedoman pelaksanaan proyek, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ia juag mengakui terkejut saat melihat foto dan lokasi beberapa kegiatan yang masih dikerjakan, padahal masa waktu pengerjaan telah habis.

Sementara itu Asisten II Pemkot Lubuklinggau, Nobel Nawawi mengutarakan banyaknya kendala dalam pembayaran proyek rekanan dikarenakan droping dana dari pusat yang tidak sesuai dengan keputusan menteri keuangan (KMK).

Sehingga pemerintah daerah akan melakukan pembayaran kepada rekanan pada bulan Febuari-Maret, namun menurutnya rekanan tetap harus melaksanakan kegiatan mereka sesuai dengan kontrak yang telah di berikan, jika tidak akan diblaklist dan diputuskan kontraknya.

” Akibat tidak sesuainya dana kucuran dari pusat dengan KMK, membuat kisaran dana hutang pemkot dengan rekanan mencapai 100 miliar lebih. Hal ini berdasarkan rapat evaluasi monitoring November 2010 lalu, ” Ujar Nobel.

Namun ia membantah telah memberikan saran kepada SKPD dan rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaan untuk membuat perjanjian, seperti yang diungkapkan beberapa kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ia mengatakan bahwa acuan pada rekanan tetap pada keppres nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Jika melanggar, harus diberikan tindakan tegas, sebab itu SKPD dan PPK harus komitmen dengan tugas dan fungsi mereka.

Nobel pun  mengakui adanya informasi banyaknya pelaksanaan pekerjaan paket yang belum selesai. Tapi menurutnya itu bukan haknya untuk mengunkapkan, itu adalah hal SKPD terkait.

” Saya tegaskan saya tidak pernah menyuruh SKDP atau PPK untuk membuat perjanjian kepada rekanan yang belum selesai mengerjakan pekerjaannya. Jika ada yang mengatakan hal itu, hanya sekedar alasan saja untuk keluar dari masalah, sebab pada evaluasi Nobember lalu kita hanya membahas beberapa pelaksanaan pekerjaan yang kemungkinan rawan dan perlu pengawasan ekstra ” pungkasnya. (dd)