Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas, Keinginan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan agar konflik lahan plasma mereka dengan PT Pinago di mediasi pemkab Mura
direspon positif. Setidaknya menurut Camat Daerah Muara Lakitan ada 1.061 Hektare Lahan yang diambil PT Pinago jika diakumulasi dengan sengketa Lahan Plasma yang diklaim warga Desa Sungai Pinang.

Hal ini diutarakan oleh Camat Muara lakitan, Tarmizi. Menurutnya ia selaku camat daerah tersebut telah dua kali mengirim surat kepada Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti terkait hal ini.

” Saya sudah dua kali mengirim surat ke Bapak Bupati, pertama bulan Agustus tidak direspon, dan dua hari lalu saya mengirimkan lagi surat, kita berharap Bupati dapat merespon hal ini, sebab saat ini dari data yang saya himpun ada sekitar
800 Hektare Lahan Mura diambil perusahaan Pinago selain 261 hektare milik warga, ” ujarnya, jumat (29/10).

Ia juga menjelaskan bahwa pada hari minggu (24/10) lalu turun kelapangan dan menemukan patok 41 hingga 50 didesa Sungai pinang telah di tanami sawit oleh perusahaan tersebut dan dari situ dapat disimpulkan lahan milik pemkab Mura yang dicaplok berkisar 800 hektare ditambah dengan tanah milik warga setempat menajdi 1.061 hektare.

Lahan tersebut cukup luas menurutnya dan perlu peran dari dinas terkait untuk melakukan inventarisir dan validasi data lahan sebenarnya, sebab selama ini karena tak ada respon dari Bupati sengketa lahan tersebut diambil oleh pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dimediasi oleh camat Plakat Tinggi.

Ia berharap masyarakat setempat tidak salah mengartikan, bukan pemkab Mura tidak mau memediasi, namun masih perlu kajian dan inventarisir kebenaran dan luar lahan yang telah dicaplok perusahaan PT Pinago yang beroperasi di Wilayah Pemkab Muba.

Terpisah, Kepala bagian (Kabag) Hukum, Nawawi meminta Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) untuk bergerak cepat menyikapi hal ini. Dan menurut nawawi, jika info tentang ribuan hektare lahan tersebut benar, mestinya Tapem mengundang Bagian Hukum untuk konsultasi masalah tersebut.

” Kita berharap hal ini cepat direspon oleh Tapem, agar semuanya jelas. Dan kami siap untuk diajak konsultasi,” Ujarnya disela-sela acara pembukaan Aeromodeling kemarin Kamis (28/10). (*)