Oleh : Anwar Sadat (Direktur Eksekutif Walhi Sumsel)

Keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Propinsi Sumatera Selatan dibandingkan manfaatnya secara umum lebih banyak menimbulkan berbagai permasalahan. Cukup banyak cerita yang dapat diuraikan untuk melukiskan bagaimana keberadaan investasi HTI yang justru berkontribusi melahirkan berbagai persoalan struktural, berupa konflik sosial (vertikal dan horizontal) dan rentetan bencana lingkungan.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, saat ini terdapat tidak kurang seluas 1.174.635 Ha dari seluruh luas wilayah Sumsel yang mencapai 8,7 Juta Ha telah ditetapkan sebagai areal konsesi atau izin HTI. Secara umum pemberian izin terhadap perusahaan HTI tersebut berada di areal kawasan hutan produksi yang mencapai luas 2.490.275 Ha dari 3,7 juta Ha luas seluruh kawasan hutan yang ada di Sumatera Selatan. Namun tidak sedikit pula, pemberian izin tersebut berada di areal usaha produktif milik masyarakat yang areal atau keberadaannya di luar dari kawasan hutan milik Negara. Hal ini-lah yang kemudian banyak menimbulkan konflik tenurial dengan masyarakat. Di sisi lainnya, investasi HTI kerap pula ditempatkan pada kawasan hutan alam, yang berakibat pada rusaknya keberlangsungan ekologi kawasan setempat.

Dalam kasus keberadaan HTI di kawasan Hutan Produksi Lalan atau sering disebut kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang, yang mendasarkan pada potret kawasan memiliki berbagai kekayaan biodiversity, yakni diantaranya; merupakan hutan alam rawa gambut dengan nilai ekologi yang memadai, merupakan bufferzone dua Taman Nasional; TN Sembilang dan TN Berbak, dan tempat hidupnya berbagai habitat langka (diantaranya dilindungi UU RI), serta kandungan sosial-ekologi lainnya. Tentu saja secara ekstrem akan berdampak bagi kelangsungan kehidupan ekologi, tidak hanya terhadap sekitar kawasan namun lebih jauh dampak destruktif tersebut akan berpengaruh pula bagi kondisi lingkungan daerah, nasional, bahkan global.

Di tengah ancaman dunia terhadap bencana pemanasan global termasuk perubahan iklim – deforestasi atau pengalihfungsian kawasan HP Lalan menjadi HTI yang ditujukan hanya pada terakumulasinya keuntungan sekelompok semata, merupakan praktek yang harus dihentikan. Publik berhak berperan aktif untuk menghentikan pengrusakan tersebut dengan berbagai kemampuan dan kompetensinya. Tekanan yang harus dilakukan adalah secara tegas menghentikan aktifitas destruktif tersebut, termasuk mencegah dikeluarkannya izin-izin baru yang berpotensi mengancam keselamatan dan keberlanjutan hutan alam Merang-Kepayang.

Melalui komitmen yang telah dikemukakan oleh Presiden SBY untuk melakukan moratorium, yakni dihentikannya penerbitan izin baru bagi industri kehutanan (HPH dan HTI) terhadap kawasan hutan alam – kiranya peluang yang harus dimanfaatkan oleh publik termasuk para penggiat lingkungan. Dalam konteks itu diharuskannya usaha dan upaya maksimal agar komitmen ‘moratorium’ tersebut tidaklah sebatas retorika semata, dan terselenggaranya sistem pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang akuntabel, adil dan lestari. (dd)

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

ket : gambar 1 & 2 (Aktivitas land clearing dan pengumpulan kayu alam oleh perusahaan HTI PT. Rimba Hutani Mas (Sinar Mas Group) di Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, terlihat tumpukan kayu alam yang ditebang dalam cakupan yang sangat besar)(foto WBH plg)
gambar 3 (Lahan pasca land clearing perusahaan HTI PT. Rimba Hutani Mas (Sinar Mas Group), terlihat dengan jelas bahwa kawasan ini merupakan hutan rawa gambut dengan kedalaman gambut diatas 3 meter yang secara Undang-undang tidak boleh untuk dilakukan pembukaan lahan).(Foto WBH plg)