Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas, Pertemuan guna menyelesaikan kasus sengketa lahan plasma antara warga desa Bina Karya kecamatan Karang Dapo, Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan pihak PT. London Sumatera (Lonsum) hingga kini masih belum mencapai kata sepakat.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat desa Bina Karya dengan pihak PT. Lonsum hari ini selasa (19/10) diruang of Room pemkab Mura yang diwakili kuasa hokum perusahaan perkebunan sawit tersebut. Dalam pertemuan ini terungkap, hingga kini kelompok kerja (pokja) yang dibentuk oleh Bupati Musi Rawas pada bulan Juni lalu, hingga sekarang belum bisa mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah status lahan yang disengketakan ini.

Perwakilan masyarakat Bina Karya, Hasbullah mengutarakan, kedatangan mereka kedalam forum tersebut untuk mendengarkan keputusan akhir dari pokja terkait lahan plasma seluas 592 hektar yang diperjuangkan oleh warga desa Bina Karya.

“Kami ingin mendengarkan keputusan dari tim pokja, apakah sudah ada penyelesaian atau belum terkait masalah ini, makanya kami dating kesini,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Suan, selaku kuasa hokum masyarakat Bina Karya. Menurutnya, masyarakat sudah sangat kesal dengan belum adanya keputusan terkait kepemilikan yang sah dari lahan tersebut. Sedangkan pihak PT. Lonsum terus melakukan operasional seperti pemanenan di lokasi yang disengketakan.

“Kalau memang belum ada kepastian dari tim, kami mengucapkan terima kasih , namun kami selalu diberi jawaban oleh pihak pejabat Pemkab Musi Rawas yang mengurusi masalah ini selalu kami baru menjabat, jadi belum mengerti dan mempelajari permasalahannya,” cetusnya.

Asisten I Pemerintah Pemkab Musi Rawas Meftah Jhoni mengakui, hingga sekarang pokja yang dibentuk oleh Pemkab Musi Rawas belum mencapai pada kesimpulan terkait hasil investigasi dan penelusuran dokumen dan hak yang sah atas lahan yang disengketakan. Dirinya berharap, masyarakat desa Bina Karya jangan apatis dengan kerja pokja.

“Kami mengundang bapak-bapak dan tim teknis yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa lahan ini serta dari pihak PT. Lonsum adalah untuk mencari titik temu dan langkah penyelesaian, ujarnya.

Pernyataan Meftah Joni selaku perwakilan dari Pemkab Musi Rawas dibenarkan oleh Hazairin yang mewakili dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Musi Rawas. Menurutnya, dokumen yang sudah diserahkan kepada pokja oleh pihak yang bersengketa belum lengkap. Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh pokja diantaranya peta desa, peta izin lokasi perkebunan dan peta lahan yang sudah diganti rugi. Menurutnya dokumen tersebut belum diserahkan kepada pokja untuk dipelajari dan diteliti langsung ke lapangan.

“Jadi kalau sekarang dengan dokumen yang ada pada pokja, jelas pokja yang sudah terbentuk belum berani untuk memberikan keputusan apapun,” jelasnya.
Meskipun berlangsung tegang, akhirnya rapat tersebut memutuskan untuk membentuk pokja baru yang terdiri dari perwakilan masyarakat, PT. Lonsum, serta pemerintah kabupaten Musi Rawas selaku tim tekhnis.

 

Dengan demikian daftar permasalahan sengketa lahan yang berada di daerah ini, belum berkurang sama sekali. Bahkan dibeberapa tempat potensi sengketa ini masih banyak berkemungkinan terjadi. Setidaknya ada 4 perusahaan besar dari perkebunan maupun pertambangan yang sering muncul sengketa kepermukaan diantaranya, Pt Lonsum, Pt. MHP, PT. Juanda Sawit dan PT Medco. (*)