Skmnuansanews.wordpress.com -Musi Rawas, Aksi pembakaran asset milik PT. Musi Hutan Persada (MHP) yang dilakukan oleh masyarakat desa Bumi Makmur dan Desa Tri Anggun Jaya beberapa waktu lalu sekarang memasuki babak baru. Diduga kuat ada pihak ketiga yaitu mafia kehutanan yang ikut berperan yang menyebabkan aksi anarkis massa terjadi.

Menurut ketua Komisi I DPRD Musi Rawas Alamsyah A Manan saat berbicara dalam pertemuan antara pihak PT. MHP dengan perwakilan masyarakat kedua desa yang di fasilitasi oleh pemkab Musi Rawas selasa (19/10) mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi jangan dilihat saat aksi atau setelah aksi itu terjadi semata tetapi juga harus di cari akar permasalahan yang menjadi pangkal sengketa tersebut. Kalau semua pihak berkomitmen dengan kesepakatan yang sudah ada maka sulit untuk terjadi anarkis massa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak lain ikut bermain atau berperan dalam memicu kerusuhan ini terjadi.

“Kalau pihak PT. MHP tidak mengakui kalau penggusuran dan penebangan kebun karet warga dilahan yang berstatus sengketa, artinya ada pihak lain yang memiliki peran dominan atau dengan kata lain memancing di air yang keruh, dan hal ini harus dibongkar untuk mengetahui duduk persoalannya,” katanya

Dia menjelaskan kemungkinan pihak ketiga tersebut adalah para cukong – cukong pemodal besar yang dengan berbagai macam alasan membeli lahan di daerah yang menjadi objek sengketa yang luasnya puluhan bahkan samapi ratusan hektar. Disamping itu peran para mafia ini juga terlihat karena kemungkinan ada kerja sama dengan pihak tertentu dalam rangka untuk memiliki lahan di wilayah sengketa.

“ Apabila benar ada pihak lain selain warga desa Bumi Makmur dan Tri Anggun Jaya memiliki lahan di wilayah yang saat ini disengketakan ini artinya permainan mafia hutan atau para cukong, dan saya minta aparat penegak hukum dapat menangkap dan membongkar semua itu,” jelasnya

Gayung bersambut dengan pernyataan komisi I DPRD Mura, Kapolres Musi Rawas AKBP. Imam Sachroni juga menagatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas siapa aksi masyarakat tersebut. Sebab pihaknya bisa bertindak bijaksana apabila aksi pembakaran dan pengrusakan aset PT. MHP benar – benar dilakukan oleh masyarakat yang hanya memperjuangkan haknya untuk mempertahankan kebun mereka agar tidak digusur. Tetapi berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian dilapangan ditemukan banyak kejanggalan.

“Rasanya tidak mungkin kalau hanya masyarakat desa yang ingin memperjuangkan haknya tetapi menggunakan bom molotov yang dibawa dari rumah, artinya aksi tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dan kita yakin bisa membongkar siap dalang di balik aksi tersebut,”katanya

AKBP Imam Sachroni mensinyalir ada keterlibatan Mafia Hutan dan Broker Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dibalik pembakaran asset milik PT. MHP oleh massa beberapa waktu lalu di kecamatan Muara Lakitan Desa Bumi Makmur (Sp6) dan Tri Anggun Jaya (Sp5).

Dari data yang kami himpun ada kemungkinan keterlibatan para pemilik lahan besar (Cukong) yang melakukan perambahan Hutan kawasan disekitar lahan status quo yang disepakati oleh PT MHP dan Rakyat, dan hal ini menjadi pertanyaan siapa yang berani mengeluarkan SKT ditanah kawasan, dan tidak mungkin rakyat berani membawa bom molotov dari rumah. Jika tidak ada pihak lain yang menunggangi hal ini. Saya menduga para pembalak tanah kawasan yang memiliki lahan ratusan hektar inilah ada dibalik semua ini, ” ujar AKBP Imam Sachroni, Kapolres Mura didepan forum dialog penyelesaian sengketa lahan HTI di of  room Pemkab.

Selain itu menurut kapolres pihaknya saat ini serius mempelajari kemungkinan adanya keterlibatan para mafia hutan ini, ia juga mempertanyakan kenapa SKT yang keluar di lahan Hutan kawasan tersebut oleh pihak-pihak tertentu. Dan jika hal ini terbukti, ia akan melakukan proses hukum terkait hal ini.

Ia juga meminta kepada pihak PT MHP untuk mengedepankan tindakan persuasif dengan berkordinasi dengan aparat setempat dalam melakukan inventarisir atau pengusuran terhadap masyarakat yang dianggap melanggar kesepakatan status quo.

Perwakilan PT. MHP, Taupan Syarif mengatakan bahwa pihak berkomitmen dari awal semenjak ada kesepakatan dengan bupati Musi Rawas pada tahun 2008 yang menetapkan daerah sengketa sebagai status quo, tidak melakukan penggusuran. Tetapi yang menjadi pertanyaan dilapangan ditemukan ada penambahan luas lahan seluas 480 Hektar dari ketetapan sattus quo sebanyak 5600 Hektar.

“Fakta ini menunjukan bahwa ada pihak lain yang melakukan perambahan hutan dilahan hutan yang izinya diliki oleh PT MHP, dan fakta ini juga kita minta untuk dijelaskan siapa yang berperang dalam menggarap lahan tersebut,” jelasnya

Taupan menegaskan bahwa menyangkut dengan permasalahan perizinan dan tata batas perizinan yang diberikan oleh kemenhut, apabila terjadi pelanggaran dan ditetapkan sanksi oleh yang berwenang maka PT. MHP akan tunduk pada keputasan itu.

Sementara Sekretaris Daerah Musi Rawas H. Sulaiman Kohar yang memimpin pertemuan itu mengatakan bahwa kedua belah pihak harus berkomitmen dengan kesepakatan yang dibuat pada tahun 2008 tentang penetapan lahan sengketa sebagai lahan status quo. Artinya pihak PT. MHP tidak melakukan penebangan kebun karet masyarakat yang usia tanamnya di babawah tahun 2008, dan diperbolehkan melakukan penggusuran atau penebangan utuk kebun karet yang usia tanamnya di atas tahun 2008 dan masyarakat juga tidak boleh mengggarap, atau menambah luas lahan garapan diluar lahan yang ditetapkan sebagai status quo.

“menyikapi masalah ini kedua belah pihak harus sama – sama memiliki komitmen dan tunduk kepada kesepakatan yang dibuat pada tahun 2008, sembari sedikit bersabar menunggu proses pelepasan hutan produksi yang saat ini tengah di perjuangkan oleh pemkab Musi Rawas,” tandasnya. (TG/Edo)