Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas- Sengketa kepemilikan sumur Minyak dan Gas, Suban IV oleh dua kabupaten di Sumatra Selatan yakni Musi Rawas dan Musi Banyu Asin sampai ke Sekretariat Negara.

Hal diatas dikatakan Kabag Humas Pemkab Musi Rawas, Kgs Effendi Ferry, menyusul kembali mencuatnya klaim kepemilikan Suban IV yang berada di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Musi Rawas oleh pihak Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), Senin.

“Sebenarnya kasus ini masih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, namun belakangan pihak Pemkab Muba kembali mengklaim lahan tersebut masuk dalam wilayah mereka, sehingga Pemkab Musi Rawas mengutus tim guna melakukan pertemuan yang difasilitasi Setneg di Jakarta,” katanya.

Tim Pemkab Musi Rawas kata dia akan dipimpin asisten I Mefta Jhoni, Kadis Pertambangan dan Energi Aidil Rusman, bagian tata pemerintahan, bagian hukum serta tim advokasi pemkab setempat yang di ketuai Eggi Sujana. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Setneg, Selasa pagi.

Kepemilikan kawasan sumur Migas Suban IV sebelumnya sudah di putuskan Depgari masuk ke wilayah Musi Rawas dengan Kepmendagri No.63/2007. Selain itu juga di dukung Peta yang dikeluarkan Direktorat TNI AD tahun 1926.

Selain itu, warga yang bermukim di lokasi kaya tambang migas tersebut juga secara administrasi memakai KTP dan menggunakan hak pilih di Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Ia minta pihak Pemkab Muba mengerti dengan keadaan itu dan menghormati keputusan yang di keluarkan Mendagri agar Pemkab Musi Rawas segera melakukan berbagai kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya di kawasan Suban IV.

Tim advokasi daerah itu juga akan melakukan upaya hukum lebih tinggi lagi yakni melalui Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi, guna mempertegas kepemilikan wilayah yang disengketakan sesuai dengan Kepmendagri No.63/2007, tentang Kabupaten Musi Rawas sebagai pemilik kawasan Migas Suban IV. (*)