Skmnuansanews.wordpress.com-Lubuklinggau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau Komisi II , menilai pengusaha penambangan galian C di Sungai Malus tak berniat penuhi standar Analisis Lingkungan Hidup (Amdal) yang merupakan syarat mutlak dalam usaha penambangan, karena itu harus ditutup.

” Kemarin (02/10), kami langsung melihat dilapangan. Dan hasilnya amat buruk. Bukan hanya perambahan lahan yang mereka lakukan, bahkan kerusakan lingkungan diarea sekitar Sungai Malus cukup memprihatinkan, ” ujar Juru Bicara Komisi II, Hermansyah Masyaris (04/10).

Berdasarkan evaluasi dan hasil sidak anggota Komisi II ini, mereka meminta agar eksekutif segera melakukan peninjaun lapangan agar informasi yang didapat tidak satu pihak, dan direncanakan hari ini (04/10) menurut ia eksekutif melakukan peninjauan lokasi ini.

Menurut politisi dari Hanura ini, yang dipermasalahkan oleh DPRD adalah hasil pengerukan Galian C tersebut yang tak masuk ke PAD Lubuklinggau, padahal hasil galian C di Sungai Malus ini telah dibawa keluar daerah untuk proyek-proyek besar. Ironisnya malah fasilitas didaerah ini amat minim dan tidak diperhatikan, baik kondisi sosial maupun lingkungan sekitarnya.

Dan hasil sidak serta rekomendasi dari komisi II ini direncanakan dalam waktu dekat akan dibahas dalam rapat lintas komisi, antara komisi II dan III. Sebab izin penutupan penambangan Galian C itu merupakan bagian dari kapasitas komisi III.

Berdasarkan pantauan Sungai malus yang ada di Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I tersebut, memang cukup memprihatinkan. Di lokasi tersebut berlangsung pengerukan material yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha terkemuka di Kota Lubuklinggau. Antara lain H Sada’ (PT Baniah), Arifin (PT Tamtama) dan YM. Diduga, lokasi penambangan yang dilakukan ketiga perusahaan itu telah menyalahi izin dan aturan yang telah ditetapkan.

“Menindaklanjuti hasil pertemuan yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau bersama Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Lubuklinggau, Jumat (1/10) lalu, akhirnya kami turun ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung. Dan ternyata, keadaan di lokasi sangat parah dan memang sangat mengkhawatirkan. Dimana, lingkungan menjadi rusak serta air sungai yang menjadi keruh akibat aktivitas tersebut,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau, H Chaidir Syam, didampingi anggotanya, H Hermansyah Masyaris serta Rosmala Dewi, usai melakukan Sidak ke Sungai Malus, Sabtu (2/10).

Sesuai dengan fakta di lapangan, kata Rosmala dewi, izin pertambangan daerah eksploitasi yang dikeluarkan Walikota Lubuklinggau itu ada hal-hal yang tidak diindahkan oleh pihak pengusaha. Dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) itu, salah satu poinnya menyebutkan tidak boleh melebihi batas permukaan air tanah dalam melakukan penggalian. Kemudian, luas lokasi yang diizinkan sesuai dengan areal yang sudah disepakati.

“Untuk jarak batas tambang dengan badan sungai harus 16 meter. Jadi, lokasi pengerukan itu jaraknya harus 16 meter dari badan sungai. Sedangkan, pada kenyataannya di lapangan alat berat (eksavator, red) tersebut justru mengeruk material yang ada di sungai dan berdampak pada keruhnya air sungai. Dampak lain yang juga ditimbulkan lingkungan menjadi rusak, dan untuk itu mereka harus memperbaiki kerusakan akibat aktivitas tersebut,” kata Rosmala salah satu politisi dari PKS, (*)