skmnuansanews.wordpress.com-Lubuklinggau , Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Chaidir Syam yang juga Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan merasa kecewa dengan tidak dicoretnya kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang dinilai beberapa kalangan dan pihaknya mubazir dan menghambur-hamburkan uang rakyat.

” Saya amat kecewa dengan keputusan tidak dicoretnya beberapa item kegiatan di Disnakan yang telah direkomendasikan komisi kami untuk ditolak. Nilai pagu anggaran kegiatan yang mereka usulkan tidak lagi logis, coba tanyakan pada ahli pekerjaan umum, mungkinkah jalan sepanjang 350 meter memakan dana hingga 1 miliar, ini adalah salah satu contoh, dan anda dapat lihat di balai benih batu pepeh Keluarahan Petanang, ” ungkap Chaidir Syam dikediamannya usai rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan kamis (16/09).

Dengan kerja DPRD seperti ini ia merasa pesimis uang rakyat dapat diselamatkan, bahkan politisi Gerindra ini sebelumnya berencana mengundurkan diri dari jabantan ketua Komisi II. Namun menurutnya anggotanya sesama komisi II meminta untuk tidak melakukan hal ini dan terus melakukan perlawanan untuk menyelamatkan uang rakyat.

” umur saya sudah 59 tahun, saya tak lagi memikirkan tentang uang grativikasi atau untuk kesenangan pribadi. Saya dan anggota komisi II berniat memberikan pelajaran politik kepada rakyat, bahwa masih ada harapan untuk melakukan penyelamatan uang mereka yang digunakan oleh oknum-oknum pejabat untuk keuntungan pribadi mereka, ” katanya.

Ia juga meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau untuk proaktif mengusut hal ini. Menurut Chaidir mestinya kejaksaan tak mesti harus menerima pengaduan dulu dalam hal ini, kejanggalan dan ketidak logisan nilai kegiatan merupakan unsur awal sebagai dasar pengusutan.

Dilain tempat beberapa anggota komisi II saat ditanyai terkait hasil paripurna pengesahan APBD Perubahan mengatakan bahwa pihaknya masih solid dan akan terus melakukan pemantauan hasil verifikasi Gubernur Sumatera Selatan.

Mereka memaparkan bahwa kejanggalan kegiatan Disnakan yang disahkan melalui Perda APBD Perubahan tersebut selain dari jalan dibalai benih batu pepeh, juga pagar dan saluran yang diklaim tersier di balai benih Watervang. Sebab menurut mereka hal tersebut tidak layak dinyatakan saluran tersier karena tak ada saluran induk dan sekundernya, saluran itu lebih mirip dengan Drainase.

Selain itu menurut komisi II saat ini didua balai benih tersebut tak ada satupun benih ikan yang selama ini dipublikasikan oleh Disnakan bahkan pernah dianggarakan pada tahun sebelumnya dengan nilai ratusan juga, namun sekarang tak ada bekasnya.

Sebelumnya selain komisi II, LSM dan Gerakan Mahasiswa juga menyuarakan penolakan kegiatan ini, bahkan salah satu LSM mengatakan Kejari Lubuklinggau setengah hati dalam menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Kota Lubuklinggau. Hal ini dikarenakan kejanggalan yang dianggap mereka kasat mata, tapi Kajari Lubuklinggau tak mampu berbuat atau mengusut hal ini, dengan alasan menunggu jika ada laporan. (*)