skmnuansanews.wordpress.com – Musi Rawas , Usulan Anggaran Sekretarian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan senilai 200 Juta lebih di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sulit untuk dipenuhi karena Laporan Pengunaan anggaran dana hibah yang tak kunjung selesai.

 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Pendapatan (DPPKAD) Musi Rawas, Gotri Suyatno. Menurutnya ada 3 alasan mendasar kenapa hal iu sulit direalsiasikan, pertama laporan keuangan pencairan tahap kedua Dana Hibah pemkab Mura senilai 8,5 Miliar dari 16,5 miliar anggaran KPU Mura hingga saat ini belum dilaporkan, kedua tidak adanya persetujuan dari penguna angggaran yaitu Komisioner KPUD Mura dan yang ketiga mengenai keluhan ketua KPU Mura, Efriansyah terkai dana cetak kertas suara yang mencapai 1,3 Miliar dianggap tak realistis, dikarenakan penyelenggaraan pilkada telah usai dan seharusnya hal ini diusulkan sebelum kertas suara dicetak.

” Sulit untuk merealisasikan usulan anggaran Sektretarian KPUD Mura untuk mmeinta tambahan anggaran, sebab syarat-syaratnya belum terpenuhi termasuk laporan pengunaan anggaran senilai 8,5 Miliar hingga saat ini belum dilaporkan, padahal hal ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran tersebut, ” ujar Gotri (o6/09).

Ia juga menyayangkan permasalahan ini, karena berdasarkan laporan yang ia terima pihak KPUD Mura kesulitan dalam menyusun SPJ yang telah digunakan. Apalagi jika keluhan ketua KPUD Mura secara pribadi tentang anggaran cetak kertas suara yang mengalami kekurangan. Ia meragukan tentang penyusunan SPJ-nya kelak yang dapat menjadi masalah, karena pilkada telah usai.

Namun beliau hal ini tergantung Bupati Mura, sebab ia tak punya hak untuk mencoret atau menolak usulan tersebut. Tapi sebagai bawahan yang ditugaskan terkait pengunaan anggaran setidaknya ia telah mengingatkan Bupati masalah ini.

Selain itu ia juga menghimbau pada Sekretariat KPUD Mura untuk segera menyelesaikan kewajibanya membuat laporan pengunanaan anggaran tersebut, ia khawatir hal ini akan menjadi masalah kedepannya.

Sebelumnya pihak Komisi III DPRD Mura melalui ketuanya, Wahisun Wais Wahid menyampaikan pihaknya meminta kepada pihak terkait dalam pembahasan rapat anggaran APBD Perubahan nanti agar mengkaji permasalahan ini, dan meminta laporan LPJ KPUD segera disampaikan. (*)