skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan meminta perusahaan pertambangan dan perkebunan di daerah itu untuk meninjau kembali tentang status lahan yang mereka miliki.

Hal diatas dikatakan Kepala Disnakertrans Musi Rawas Achmad Murtin, saat pertemuan dengan perusahaan pertambangan Migas PT Medco E&P, bertempat di off room Pemkab Musi Rawas, Selasa (07/09).

“Karena selama ini banyak kepemilikan lahan oleh perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan banyak yang tumpang tindih. Status kepemilikan lahan usaha banyak yang mencaplok lahan milik transmigrasi dan alih fungsikan tanpa koordinasi dengan pemerintahan daerah,” katanya.

Kejadian tersebut sudah berlangsung lama, dan saat ini pihaknya mulai mendata ulang jumlah luasan lahan dan aset milik transmigrasi yang ada di daerah itu.

Untuk itu pihaknya meminta perusahaan pertambangan maupun perkebunan di daerah itu segara membuktikan kepemilikan lahan dan perizinan, agar tidak masuk di areal peruntukkan transmigrasi.

Perubahan fungsi lahan transmigrasi tersebut menyusul adanya rencana PT Medco E&P akan membuka tiga lokasi pengeboran minyak dan gas di Desa Tri Mukti, Kecamatan Muara Lakitan, yang tercatat sebagai areal transmigrasi.

Lahan yang menjadi milik warga transmigrasi terdiri dari tanah seluas 0,75 hektare untuk pemukiman dan pekarangan, ditambah satu hektare untuk lahan usaha produksi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Sedangkan tanah diluar itu merupakan milik Depnakertrans dalam bentuk lahan cadangan transmigrasi, jadi jika ada ganti rugi diluar tanah milik warga harus melibatkan dinas tersebut bukan dengan warga trans.

Karena itu, jika ada ganti rugi lahan di wilayah kawasan transmigrasi yang dilakukan oleh perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan diluar lahan 1,75 hektar milik penduduk transmigrasi, hal itu harus dikordinasikan dengan Disnakertrans. Jika tidak dilakukan bisa saja sewaktu-waktu atas kepentingan pemerintah lahan itu diambil alih, sebab peruntukan lahan cadangan transmigrasi tersebut telah jelas.

Selain itu ia menginggatkan Perusahaan pertambangan, khususnya PT Medco bahwa lahan yang masuk dalam kawasan transmigrasi yang pemantauan serta pengelolaannya dibawah Dinasnya saat ini menurut data yang mereka miliki mencapai 6000 hektar lebih.

Hal ini diakui oleh pihak Medco, dan ia akan melakukan cros check bersama, karena PT Medco baru mereka mengetahui hal tersebut.(dd)