smknuansanews-Musi Rawas (14/07), Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Musi Rawas kembali menggelar pertemuan kedua dengan pihak eksekutif dan mendatangkan tim ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mura, Rabu (14/07).

“Sebenarnya kemarin kita minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mura, untuk mendatangkan pihak Bappenas. Namun, karena Kemendagri ikut menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional maka mereka menghadirkan perwakilan Kemendagri tersebut,” ungkap Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Mura, Achmad Bastarie, kepada wartawan usai pertemuan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mura, kemarin.

Ditambahkannya, dari pertemuan tersebut pihaknya hanya ingin mengetahui secara detail apa saja yang dilakukan pemerintah untuk kedepannya terkait pembangunan di Indonesia. Tujuannya untuk menjadi acuan pembangunan di Kabuapten Mura 25 tahun kedepannya.

“Kami juga mengundang seluruh instansi dilingkungan Pemkab Mura untuk bisa menjelaskan secara detail mengenai rencana mereka selam 10, 15 hingga 25 tahun kedepan. Tetapi, tadi hanya secara global saja dijelaskan oleh perwakilan Kemendagri demikian pula dengan pihak eksekutif. Hal tersebut dikarenakan, pihak eksekutif tengah menggelar beberapa agenda yang akhirnya terpaksa ditunda setelah mereka siap,” paparnya.

Dikatakan Bastarie, RPJP bertujuan untuk menghasilkan yang terbaik bagi daerah ini bukan saja bagi generasi sekarang. Dan diharapkan bisa menjadikan buku suci dan buku induk bagi pembangunan di Kabupaten Mura.

“Siapapun yang menjadi pimpinan disini nantinya, namun pedoman tetap ada hingga 25 tahun mendatang,” ucapnya.

Tidak dilibatkan, tetpai dokumen untuk itu ternyata pihak eksekutif ada. Semua orang harus mengetahui rpjp tersebut. Kalau memang tidak diundang ya sudah.

Sebagaimana diketahui, Pansus I DPRD Kabupaten Musi Rawas membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJP Kabupaten Mura tahun anggaran 2005-2025 dan Raperda tentang penyertaan modal daerah pemerintahan Kabupaten Mura pada Bank Sumsel/Babel Cabang Lubuklinggau.

Dalam membahas masalah pembangunan ini pihaknya akan bersikap hati-hati karena sasaran yang dituju yakni pembangunan Kabupaten Mura 25 tahun mendatang.

“Pansus I sangat berhati-hati membahas masalah pembangunan ini, oleh karena itu kita akan berkoordinasi dengan Bappenas dan para ilmuwan untuk mewujudkan masyarakat Mura yang sejahtera, adil, makmur dan modern,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait penyertaan modal daerah Pemkab Mura pada Bank Sumsel/Babel, pihaknya mengharapkan kepada Bank SumselBabel untuk membantu permodalan masyarakat Kabupaten Mura. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa terjamin.

“Rencananya besok kamis (15/07), kami akan memanggil pihak Bank SumselBabel untuk membahas permasalahan ini. Sebab, Pemkab Mura merupakan pemegang saham terbesar kedua setelah Provinsi Sumsel dengan dana Rp 27 miliar. Dalam hal ini, Pemkab Mura tidak hanya mengharapkan laba, melainkan adanya perhatian dengan dari pihak bank untuk membantu masyarakat Kabupaten Mura,” kata Wakil Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Mura, Dedy Irawan. (tim)