skmnuansanewsLubuklinggau (14/07), Kuota kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau untuk pemilihan tahun 2014 mendatang akan mengalami penambahan dari 25 kursi menjadi 30 kursi, seiring dengan penambahan jumlah penduduk di daerah itu.

“Kedepan jumlah kursi DPRD kota Lubuklinggau akan bertambah dari 25 kursi menjadi 30 kursi sesuai dengan jumlah penduduk kota Lubuklinggau yang saat ini bertambah menjadi 200 ribu orang, ” kata Wali Kota Lubuklinggau, Riduan Effendi, kemarin (12/07).

Penambahan jumlah kursi dewan tersebut kata dia, karena saat penetapan tahapan Pemilu tahun 2009 lalu penduduk Lubuklinggau berkisar 123 ribu lebih, dimana pada tahun 2010 ini jumlahnya naik mencapai 200.000 jiwa.

Untuk itu pihaknya akan melakukan pengkajian lebih mendalam serta melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau dan menunggu pengumuman resmi data penambahan penduduk dari Biro Pusat Statistik (BPS).
Ditempat terpisah anggota KPU Kota Lubuklinggau dari Devisi Teknis, Topandri menjelaskan penambahan jumlah kursi dewan tersebut baru akan dilaksanakan pada periode berikutnya, hal ini sesuai dengan UU No.10 tahun 2008, tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan petunjuk dan mekanismenya.

“Pertambahan kursi di DPRD Kota Lubuklinggau sudah semestinya sesuai dengan pertambahan dan penyebaran penduduk. Kedepan melihat perkembangan yang ada, bukan hanya jumlah kursi yang akan di tambah juga jumlah daerah pemilihan atau dapilnya juga akan ditambah, ” paparnya.

Selain itu menurutnya KPUD Lubuklinggau baru akan mendapatkan salinan jumlah penduduk baru pada bulan Oktober mendatang, setelah itu barulah usulan penambahan jumlah kursi dan dapil tersebut diusulkan ke KPU Pusat.

Sedangkan Divisi Sosialisasi KPUD Lubuklinggau, Hendri Atmawijaya menambahkan bahwa untuk peluang penambahan kursi saat ini tidak mungkin dilakukan dan baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2014 nanti.

“Penambahan kursi untuk saat ini tidak mungkin bisala dilaksanakan. Kecuali jika ada UU baru atau petunjuk dari KPU pusat. Dalam UU No.10 tahun 2008 hanya mengatakan penambahan kursi dan dapil dapat dilakukan pada tahapan pemilu saja. Artinya kemungkinan penambahan ini akan dilakukan pada pemilu berikutnya,” kata Hendri. (*)