Category: musi rawas


Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas, Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyampaikan rekomendasi kepada pemkab Musi Rawas, Sumatera Selatan untuk melakukan audit dan investigasi secara komprehensip terhadap keberdaan PT. Musi Hutan Persada (MHP) di wilayah Mura. Apabila nanti ditemukan pelanggaran termasuk menyangkut perizinan perusahaan itu maka Kepala daerah Bisa merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Menurut Kadisnakertrans Mura H. Achmad Murtin mengatakan bahwa kehadiran PT. MHP di Musi Rawas berdasarkan izin dari menteri kehutanan sesuai Surat Keputusan (SK) No.38 tahun 1996. Salah satu isi dari SK tersebut mencantumkan apabila selama dua tahun pihak perusahaan tidak menetapkan tata batas sesuai dengan izin tersebut maka kepala daerah dalam hal ini Bupati bisa menyampaikan rekomendasi kepada menhut untuk pencabutan izin perusahaan.

“Harus ada audit dan investigasi menyeluruh termasuk terkait dengan perizinan dan item yang tertuang didalamnya, apabila di temukan pelanggaran maka hak kepala daerah setempat untuk menyampaikan rekomendasi terkait pelanggaran tersebut kepada menhut selaku pihak yang mengeluarkan izinnya,” tegasnya ditengah dialog penyelesaian sengketa lahan PT. MHP dan Masyarakat Trans HTI SP5 dan SP 6, selasa (19/10).

Dia menjelaskan PT. MHP di Musi Rawas memiliki izin pengelolaan hutan seluas 70 Ribu hektar yang terbagi dua yaitu 40 ribu hektar hutan produksi dan 30 Hektar hutan konservasi. Terkait dengan hal ini juga harus ada keseriusan dai pemda untuk melakukan audit dan investigasi termasuk menyangkut aspek legalitas perusahaan tersebut.

Terkait dengan sengketa PT. MHP dengan Masyarakat desa Tri Anggun Jaya yang berkaitan sehingga terjadi aksi anarkis massa beberapa waktu lalu, Murtin mengatakan bahwa jangan hanya melihat masyarakat sebagai objek dari masalah ini tetapi masyarakat juga di lihat sebagai subjek. Selain itu juga seharusnya baik pihak PT. MHP mapun masyarakat harus tunduk pada komitmen dan kesepakatan tentang lahan yang disengketakan ditetapkan status quo.

“Pijakannya adalah kesepakatan bahwa lahan yang disengketakan berstatus quo, artinya kedua belah pihak harus taat dan patuh pada kesepakatan itu kalau tidak maka potensi benturan diantara keduanya akan terus ada,” katanya

Sebelumnya perwakilan PT. MHP Taupan Syarif mengatakan bahwa keberadaan mereka tentu memiliki dasar hukum dan perizinan yang jelas dan mempersilahkan pihak yang berwenang untuk melakukan langkah apapun menyangkut keberadaan PT. MHP di Musi Rawas.

“MHP adalah perusahaan kami yang bekerja di perusahaan tersebut adalah masyarakat juga yang sama dengan masyarakat lainnya artinya kami juga butuh didengarkan dan diperhatikan, terkait masalah keberdaan MHP termasuk peizinannya kami persilahkan kepada pihak berwenang untuk mengaudit atau apapun namanya tetapi juga kami ini diperlakukan secara adil,”tandasnya. (*)

Skmnuansanews.wordpress.com -Musi Rawas, Aksi pembakaran asset milik PT. Musi Hutan Persada (MHP) yang dilakukan oleh masyarakat desa Bumi Makmur dan Desa Tri Anggun Jaya beberapa waktu lalu sekarang memasuki babak baru. Diduga kuat ada pihak ketiga yaitu mafia kehutanan yang ikut berperan yang menyebabkan aksi anarkis massa terjadi.

Menurut ketua Komisi I DPRD Musi Rawas Alamsyah A Manan saat berbicara dalam pertemuan antara pihak PT. MHP dengan perwakilan masyarakat kedua desa yang di fasilitasi oleh pemkab Musi Rawas selasa (19/10) mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi jangan dilihat saat aksi atau setelah aksi itu terjadi semata tetapi juga harus di cari akar permasalahan yang menjadi pangkal sengketa tersebut. Kalau semua pihak berkomitmen dengan kesepakatan yang sudah ada maka sulit untuk terjadi anarkis massa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak lain ikut bermain atau berperan dalam memicu kerusuhan ini terjadi.

“Kalau pihak PT. MHP tidak mengakui kalau penggusuran dan penebangan kebun karet warga dilahan yang berstatus sengketa, artinya ada pihak lain yang memiliki peran dominan atau dengan kata lain memancing di air yang keruh, dan hal ini harus dibongkar untuk mengetahui duduk persoalannya,” katanya

Dia menjelaskan kemungkinan pihak ketiga tersebut adalah para cukong – cukong pemodal besar yang dengan berbagai macam alasan membeli lahan di daerah yang menjadi objek sengketa yang luasnya puluhan bahkan samapi ratusan hektar. Disamping itu peran para mafia ini juga terlihat karena kemungkinan ada kerja sama dengan pihak tertentu dalam rangka untuk memiliki lahan di wilayah sengketa.

“ Apabila benar ada pihak lain selain warga desa Bumi Makmur dan Tri Anggun Jaya memiliki lahan di wilayah yang saat ini disengketakan ini artinya permainan mafia hutan atau para cukong, dan saya minta aparat penegak hukum dapat menangkap dan membongkar semua itu,” jelasnya

Gayung bersambut dengan pernyataan komisi I DPRD Mura, Kapolres Musi Rawas AKBP. Imam Sachroni juga menagatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas siapa aksi masyarakat tersebut. Sebab pihaknya bisa bertindak bijaksana apabila aksi pembakaran dan pengrusakan aset PT. MHP benar – benar dilakukan oleh masyarakat yang hanya memperjuangkan haknya untuk mempertahankan kebun mereka agar tidak digusur. Tetapi berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian dilapangan ditemukan banyak kejanggalan.

“Rasanya tidak mungkin kalau hanya masyarakat desa yang ingin memperjuangkan haknya tetapi menggunakan bom molotov yang dibawa dari rumah, artinya aksi tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dan kita yakin bisa membongkar siap dalang di balik aksi tersebut,”katanya

AKBP Imam Sachroni mensinyalir ada keterlibatan Mafia Hutan dan Broker Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dibalik pembakaran asset milik PT. MHP oleh massa beberapa waktu lalu di kecamatan Muara Lakitan Desa Bumi Makmur (Sp6) dan Tri Anggun Jaya (Sp5).

Dari data yang kami himpun ada kemungkinan keterlibatan para pemilik lahan besar (Cukong) yang melakukan perambahan Hutan kawasan disekitar lahan status quo yang disepakati oleh PT MHP dan Rakyat, dan hal ini menjadi pertanyaan siapa yang berani mengeluarkan SKT ditanah kawasan, dan tidak mungkin rakyat berani membawa bom molotov dari rumah. Jika tidak ada pihak lain yang menunggangi hal ini. Saya menduga para pembalak tanah kawasan yang memiliki lahan ratusan hektar inilah ada dibalik semua ini, ” ujar AKBP Imam Sachroni, Kapolres Mura didepan forum dialog penyelesaian sengketa lahan HTI di of  room Pemkab.

Selain itu menurut kapolres pihaknya saat ini serius mempelajari kemungkinan adanya keterlibatan para mafia hutan ini, ia juga mempertanyakan kenapa SKT yang keluar di lahan Hutan kawasan tersebut oleh pihak-pihak tertentu. Dan jika hal ini terbukti, ia akan melakukan proses hukum terkait hal ini.

Ia juga meminta kepada pihak PT MHP untuk mengedepankan tindakan persuasif dengan berkordinasi dengan aparat setempat dalam melakukan inventarisir atau pengusuran terhadap masyarakat yang dianggap melanggar kesepakatan status quo.

Perwakilan PT. MHP, Taupan Syarif mengatakan bahwa pihak berkomitmen dari awal semenjak ada kesepakatan dengan bupati Musi Rawas pada tahun 2008 yang menetapkan daerah sengketa sebagai status quo, tidak melakukan penggusuran. Tetapi yang menjadi pertanyaan dilapangan ditemukan ada penambahan luas lahan seluas 480 Hektar dari ketetapan sattus quo sebanyak 5600 Hektar.

“Fakta ini menunjukan bahwa ada pihak lain yang melakukan perambahan hutan dilahan hutan yang izinya diliki oleh PT MHP, dan fakta ini juga kita minta untuk dijelaskan siapa yang berperang dalam menggarap lahan tersebut,” jelasnya

Taupan menegaskan bahwa menyangkut dengan permasalahan perizinan dan tata batas perizinan yang diberikan oleh kemenhut, apabila terjadi pelanggaran dan ditetapkan sanksi oleh yang berwenang maka PT. MHP akan tunduk pada keputasan itu.

Sementara Sekretaris Daerah Musi Rawas H. Sulaiman Kohar yang memimpin pertemuan itu mengatakan bahwa kedua belah pihak harus berkomitmen dengan kesepakatan yang dibuat pada tahun 2008 tentang penetapan lahan sengketa sebagai lahan status quo. Artinya pihak PT. MHP tidak melakukan penebangan kebun karet masyarakat yang usia tanamnya di babawah tahun 2008, dan diperbolehkan melakukan penggusuran atau penebangan utuk kebun karet yang usia tanamnya di atas tahun 2008 dan masyarakat juga tidak boleh mengggarap, atau menambah luas lahan garapan diluar lahan yang ditetapkan sebagai status quo.

“menyikapi masalah ini kedua belah pihak harus sama – sama memiliki komitmen dan tunduk kepada kesepakatan yang dibuat pada tahun 2008, sembari sedikit bersabar menunggu proses pelepasan hutan produksi yang saat ini tengah di perjuangkan oleh pemkab Musi Rawas,” tandasnya. (TG/Edo)

Skmnuansanews.wordpress.com -Musi Rawas  – Sebanyak 241 Calon Jemaah Haji Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, 2010 tergabung dalam Kelompok terbang 7 pemberangkatan embarkasi Palembang.

“241 CJH Kabupaten Musi Rawas, 2010 tergabung dalam keloter 7 embarkasi Palembang. Mereka akan berangkat menuju Jeddah tanggal Rabu 20 Oktober nanti,” kata Kepala Tata Usaha Kementrain Departemen Agama Musi Rawas, Sihajudin Alisyahbana, Selasa.

Dari 241 CJH tersebut berasal dari 21 kecamatan di Musi Rawas, terdapat CJH termuda yakni Irsan Bin Hamzah (19) warga asal Kecamatan Muara Lakitan, dan CJH tertua atas nama Puria Drohim Bokul (83) asal Desa Lubuk Besar, Kecamatan Muara Beliti.

CJH asal daerah itu kata dia sebagian besar berprofesi sebagai petani karet, sawit, pedagang, PNS, dan anggota TNI/Polri.

Sementara itu wakil Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan, saat melepas keberangkatan CJH asal daerah ini, dari halaman masjid Agung Muara Beliti, Selasa pagi (19/10) mengimbau agar dapat menjaga kesehatan dan stamina.

“Karena perbedaan iklim dan cuaca, sehingga memungkinkan jemaah mudah terserang penyakit. Untuk itu jemaah diminta untuk menjaga kesehatan dan pola makan,” katanya.

Selain itu CJH juga diminta untuk mematuhi perintah Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom), sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi jemaah nantinya dapat disampaikan ke Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Musi Rawas. (*)

Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas, Pertemuan guna menyelesaikan kasus sengketa lahan plasma antara warga desa Bina Karya kecamatan Karang Dapo, Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan pihak PT. London Sumatera (Lonsum) hingga kini masih belum mencapai kata sepakat.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat desa Bina Karya dengan pihak PT. Lonsum hari ini selasa (19/10) diruang of Room pemkab Mura yang diwakili kuasa hokum perusahaan perkebunan sawit tersebut. Dalam pertemuan ini terungkap, hingga kini kelompok kerja (pokja) yang dibentuk oleh Bupati Musi Rawas pada bulan Juni lalu, hingga sekarang belum bisa mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah status lahan yang disengketakan ini.

Perwakilan masyarakat Bina Karya, Hasbullah mengutarakan, kedatangan mereka kedalam forum tersebut untuk mendengarkan keputusan akhir dari pokja terkait lahan plasma seluas 592 hektar yang diperjuangkan oleh warga desa Bina Karya.

“Kami ingin mendengarkan keputusan dari tim pokja, apakah sudah ada penyelesaian atau belum terkait masalah ini, makanya kami dating kesini,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Suan, selaku kuasa hokum masyarakat Bina Karya. Menurutnya, masyarakat sudah sangat kesal dengan belum adanya keputusan terkait kepemilikan yang sah dari lahan tersebut. Sedangkan pihak PT. Lonsum terus melakukan operasional seperti pemanenan di lokasi yang disengketakan.

“Kalau memang belum ada kepastian dari tim, kami mengucapkan terima kasih , namun kami selalu diberi jawaban oleh pihak pejabat Pemkab Musi Rawas yang mengurusi masalah ini selalu kami baru menjabat, jadi belum mengerti dan mempelajari permasalahannya,” cetusnya.

Asisten I Pemerintah Pemkab Musi Rawas Meftah Jhoni mengakui, hingga sekarang pokja yang dibentuk oleh Pemkab Musi Rawas belum mencapai pada kesimpulan terkait hasil investigasi dan penelusuran dokumen dan hak yang sah atas lahan yang disengketakan. Dirinya berharap, masyarakat desa Bina Karya jangan apatis dengan kerja pokja.

“Kami mengundang bapak-bapak dan tim teknis yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa lahan ini serta dari pihak PT. Lonsum adalah untuk mencari titik temu dan langkah penyelesaian, ujarnya.

Pernyataan Meftah Joni selaku perwakilan dari Pemkab Musi Rawas dibenarkan oleh Hazairin yang mewakili dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Musi Rawas. Menurutnya, dokumen yang sudah diserahkan kepada pokja oleh pihak yang bersengketa belum lengkap. Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh pokja diantaranya peta desa, peta izin lokasi perkebunan dan peta lahan yang sudah diganti rugi. Menurutnya dokumen tersebut belum diserahkan kepada pokja untuk dipelajari dan diteliti langsung ke lapangan.

“Jadi kalau sekarang dengan dokumen yang ada pada pokja, jelas pokja yang sudah terbentuk belum berani untuk memberikan keputusan apapun,” jelasnya.
Meskipun berlangsung tegang, akhirnya rapat tersebut memutuskan untuk membentuk pokja baru yang terdiri dari perwakilan masyarakat, PT. Lonsum, serta pemerintah kabupaten Musi Rawas selaku tim tekhnis.

 

Dengan demikian daftar permasalahan sengketa lahan yang berada di daerah ini, belum berkurang sama sekali. Bahkan dibeberapa tempat potensi sengketa ini masih banyak berkemungkinan terjadi. Setidaknya ada 4 perusahaan besar dari perkebunan maupun pertambangan yang sering muncul sengketa kepermukaan diantaranya, Pt Lonsum, Pt. MHP, PT. Juanda Sawit dan PT Medco. (*)

Skmnuansanews.wordpresscom-Musi Rawas , Pihak perusahaan PT. Medco E&P menolak secara keseluruhan tuntutan kompensasi lahan yang diajukan oleh masyarakat desa Sungai Bunut, kecamatan BTS. Ulu. Alasan penolakan ini karena tuntutan masyarakat dinilai tidak berdasar.

Menurut Kepala Operasional I BP Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Gunawan Budi Priono mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan masyarakat desa sungai bunut sudah melalui kajian dan investigasi. Berdasarkan kajian tersebut maka tuntan kompensasi tersebut sampai kapan pun tidak bisa dikabulkan.

“Kalau masyarakat tuntuitan kompensasinya berupa uang sampai kapan pun tidak akan bias kami kabulkan karena tuntutan tersebut tidak memiliki dasar sama sekali,” ujarnya ditemu usai menghadiri pertemuan antara pihak PT. Medco dengan perwakilan Warga Desa sungai bunut di pemkab Musi Rawas kemarin.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pemkab Mura tersebut kedua belah pihak bertahan dengan argumennya masing – masing, sehingga petemuan belangsung alot dan tegang. Pihak BP Migas menawarkan agar pihak PT. Medco dapat menyediakan aliran listrik di ring satu tempat asset perusahaan tersebut berada, namun tawaran tersebut bukan sebagai pemenuhan tuntutan sebagaimana yang dajukan oleh warga. Selain hal ini Dia mengatakan bahwa apabila BP. Migas mengabulkan tuntutan masyarakat desa sungai bunut maka hal itu melanggar ketentuan dan aturan hukum yang ada.

“Artinya apabila pihak masyarakat tidak puas dengan penjelasan ini maka kami persilahkan kepada masyarakat untuk menempuh upaya hukum, dan apapun yang diputuskan oleh pihak pengadilan maka kita semua akn tunduk denga putusan tersebut,” katanya

Gunawan menjelaskan bahwa BP Migas memiliki program Great and Green (Terang dan Hijau), oleh karena desa sungai bunut masuk dalam ring satu dima ada operasinal perusahaan PT.Medco maka kita minta Medco untuk membangun listrik di derah lokasi gunung kembang, namun hal ini bukan didasri dari tuntutan masyarakat.

Operation Manager SSE PT. Medco, Tutu Paniji mengatakan tuntutan kompensasi berupa uang yang diajukan oleh masyarakat sungai bunut sudah dipastikan tidak akan bisa di penuhi oleh pihk PT. Medco. Sebab pihak perusahaan dapat memberikan kompensasi apabila tuntutan tersebut memiliki dasar yang kuat diantaranya pihak perusahaan dalam mejalankan aktivitas ada memanfaatkan lahan masyarakat.

“Sesuai dengan aktifitas yang ada sebelumnya sudah kami penuhi dan sejauh ini dari tuntutan yang diajukan Medco tidak memiliki kegiatan sehingga, secara otomatis tuntutan tidak bisa dipenuhi,” katanya

Sementara pemegang kuasa masyarakat sungai bunut yang mengajukan tuntutan Rasyidi mengatakan tuntutan yang diajukan tersebut diajukan oleh sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) dengan kisaran nilai kompensasi yang menjadi tuntutan berkisar Rp. 2 – 5 Miliar. Sesuai dengan hasil pertemuan bahwa PT Medco menolak untuk membayakan kompensasi maka dirinya kembali akan menyampaikan penolakan tersebut kepada masyarakat.

“Penolakan dari PT Medco untuk membayar uang kompensasi ini akan saya sampaikan kepada masyarakat pemberi kuasa, karena saya bertidak bukan sebagai pribadi,” jelasnya

Rasyidi menabahkan tidak sebatas tuntutan warga tersebut yang harus diperhatikan oleh pihak Medco akan tetapi juga diskriminasi pemberdayaan tenaga kerja lokal didesa sungai bunut yang hanya berasal dari orang tertentu dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat lainnya. (TG)

Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas, Perluasan areal persawahan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan baik yang dibiayai pemkab setempat maupun pemerintah pusat pada 2010 mencapai 200 hektare. “Dari 200 hektare perluasan areal persawahan dalam beberapa kecamatan tersebut terdiri dari 50 hektare bersumber dari APBD Musi Rawas dan 150 hektare dari APBN,” kata kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Musi Rawas, Hendi UP, Senin. Perluasan areal persawahan tersebut kata dia bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan dan lumbung pangan Sumsel, dengan besaran dana dari APBN Rp1,125 miliar untuk perluasan sawah seluas 150 hektare pada Kecamatan Sumber Harta dan Megang Sakti. Sedangkan luasan areal persawahan yang di biayai dari dana APBD Musi Rawas sebesar Rp439.437.590 dengan luas keseluruhan 50 hektare yang di pusatkan di Desa Babat, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu. Hingga Oktober 2010 pengerjaan perluasan areal persawahan tersebut sudah selesai 100 persen, diharapkan nantinya dalam setiap kali musim panen setiap hektarenya akan menghasilkan 1,5-2 ton Gabah Kering Giling (GKG). Hasil produksi minimal ini kata dia karena melihat kondisi lahan tersebut yang sebagian besar merupakan lahan gambut, sehingga membutuhkan waktu beberapa tahun agar dapat menjadi sawah yang potensial. Selama ini Musi Rawas di kenal sebagai salah satu daerah penghasil beras di Sumsel, selain Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Musi Banyu Asin, dimana hingga Oktober 2010 hasil produksi padi daerah itu mencapai 162.297 ton GKG atau 60 persen dari target tahun ini sebanyak 266.157 ton GKG. (*)

Skmnuansnews.wordpress.com-Musi Rawas, Dinas perkebunan Kabupaten Musi Rawas ( Mura) menggelar work shop kebijakan pemerintah dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan ini dinilai hanya seremoni belaka karena peserta yang datang tidak fokus mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Berdasarkan pantauan Politiksaman.Com di lokasi kegiatan yang bertempat di auditorium pemkab Mura, peserta kegiatan yang terdiri dari kepala desa dan lurah sekabupaten Mura, perwakilan BPD, tokoh Masyarakat, dinas dan Instansi, dan pihak perbankan banyak yang terlihat keluar ruang atau memilih duduk diluar ruangan tempat kegiatan berlangsung.

Menurut salah seorang Panitia Mardiyo mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas perkebunan dengan langsung mendatangkan pemateri dari Direktorat jenderal Perkebunanan dari Kementerian Pertanian, dinas Perkebunan Provinsi Sumsel dan dari Disbun Musi Rawas.

“Pesertanya sekitar 500 orang, yang jelas dari kades dan lurah serta steak holder yang lainnya,” ujarnya

Kepala Dinas Perkebunan Musi Rawas H. Ramdani kegiatan work shop ini dilakukan adalah bagian dari untuk meningfkatkan pembangunan di sektor perkebunan. Terkait dengan adanya materi terkait dengan program refitalisasi perkebunan, Dia menjelaskan bahwa saat ini program tersebut tengah berjalan dan terus dilanjutkan.

“Yang sudah terealisasi, lebih dari 1400 hektar dan yang masuk daftar tunggu dalam pengajuanan pinjaman kepada pihak bank sekitar 20 ribu hektar,” katanya

Berkaitan dengan yang berhak mengikuti program revitalisasi tersebut di prioritaskan masyarakat pedesaan yang memiliki lahan, sehingga apabila ada pihak lain seperti pengsaha, pejabat atau anggota dewan yang akan mengikuti program tersebut maka tidak masuk dalam prioritas pengajuan.

Sementara kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Singgih Himawan menegaskan baik pengusaha, pejabat maupun anggota dewan untuk ikut dalam pengajuan program revitalisasi akan sebab yang disebut program itu diperuntukan bagi rakyat bukan bagi pengusaha atau pejabat yang memiliki modal.

“ Ya tidak boleh lah kalau pengusaha, pejabat atau anggota dewan sebab program inikan untuk perkebunan karet rakyat,” katanya

Dia menambahkan pihaknya kedepan akan berusaha untuk mengevaluasi dari kekurangan program revitalisasi yang sudah berjalan sehingga pihak pengaju kredit bisa memenuhi persyaratan yang ada dan pihak bank yakin uang yang dikucurkan akan kembali. (TG)

Skmnuansanews.wordpress.com,-Musi Rawas, Program revitalisasi perkebunan karet di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, hingga Oktober 2010 mencapai 1.432 hektare dengan sasaran petani sebanyak 746 kepala keluarga.

“Hingga saat ini Musi Rawas berada di posisi kedua setelah Kabupaten Muara Enim yang pencapaian realisasi program revitalisasinya terbesar,” kata Kepala Dinas Perkebunan Musi Rawas, Ramdhani Lubis, usai acara seminar revitalisasi perkebunan Sumsel di gedung auditorium Pemkab Musi Rawas, Selasa.

Program revitalisasi yang dilaksanakan sejak 2006 hingga 2010 di daerah itu kata dia, sudah mencapai 1.432 hektare, diantaranya melalui bank BRI sebanyak 1.417 hektare dengan 724 KK, dan melalui bank Sumsel-Babel 15 hektare dengan 22 KK.

Kedepannya program yang melibatkan perbankan sebagai pemodal bagi masyarakat petani dalam pengolahan lahan perkebunan karet tersebut diharapkan akan erus bertambah hingga puluhan ribu.

Program ini juga diharapkan dapat mempertahankan produksi karet asal daerah itu, dengan meremajakan kebun karet yang tidak produktif lagi maupun pembukaan kebun karet baru bagi masyarakat.

“Selain yang sudah direalisasikan peserta program ini masih banyak yang masuk dalam daftar tunggu yang jumlah mencapai 18.000 petani. masing-masing petani yang mengajukan bantuan permodalan untuk revitalisasi antara 2-4 hektare,” katanya.

Sementara itu kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Singgih Himawan menjelaskan, program revitalisasi perkebunan nasional yang diluncurkan sejak 2006 lalu merupakan program pemerintah pusat sebagai upaya pemerintah untuk membantu petani agar dapat membangun kebun sendiri dengan suku bunga kecil.

Diharapkan pinjaman petani dan kelompok akan lebih kecil sehingga dapat membangun kebun yang lebih luas, dan nantinya pemberdayaan petani karet maupun sawit ini dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka karena dapat langsung menjual hasil kebunnya ke pembeli, dimana selama ini mereka hanya bekerja pada orang lain dan tidak memiliki kebun sendiri.

Untuk kelanjutan program ini kata dia empat lembaga terkait lainnya yaknis pihak Kementrian pertanian, Kementrian keuangan, BPN dan pihak perbankkan sedang melakukan upaya singkronisasi, agar berbagai kendala yang dihadapi petani dalam pengurusan administrasi kridit saat pengajuan pinjaman ke bank dapat diatasi. (*)

Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas – Ketua presidium Musi Rawas Utara (Muratara) Ibrahim mengatakan pihaknya telah siap untuk menyambut kedatangan tim dari Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) yang membidangi pemerintahan dan pemekaran wilayah Rabu (06/10) besok.

Tim yang akan melakukan peninjauan tersebut diantaranya Percha Leanpuri, anggota DPD RI utusan Sumsel, Adhariani dari Sulsel, Rahmat Shah utusan Sumut serta Paulus Yohanes Suminno dari Papua.

Menurutnya persiapan yang dilakukan, selain peyambutan tim DPD RI di calon ibukota Muratara, Kecamatan Muara Rupit, mereka akan menyiapkan beberapa acara diantaranya pembacaan deklarasi dari perwakilan tokoh masyarakat di tujuh kecamatan yang termasuk dalam kawasan Musi Rawas Utara.

“ Mereka akan kita sambut dengan pola penyambutan tamu daerah, serta kita akan menyiapkan selayang pandang sejarah Muratara termasuk data luas wilayah, jumlah masyarakat, sumberdaya manusia dan sumber daya alamnya,” jelasnya.

Dia juga mengatakan,sebelum datang ke Muara Rupit, tim dari DPD RI akan disambut oleh piahk Pemkab Musi Rawas serta pihak DPRD Musi Rawas. Dirinya berharap, dalam pertemuan tersebut Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti serta jajaran DPRD Musi Rawas memberikan dukungan dan masukan terhadap percepatan pemekaran Muratara.

‘Kita berharap semua memberi dukungan untuk perwujudan Muratara, nanti masyarakat juga akan menyampaikan langsung kepada pihak DPRD RI tentang keinginan mereka untuk memekarkan diri. Sehingga tim akan melihat sendiri kalau keinginan tersebut memang timbul dari hati nurani masyarakat langsung,” jelasnya.

Sebelumnya, ketua Barisan Muda (BM) Muratara Hasran Akhwa mengungkapkan, dukungan yang diberikan oleh pihak pemkab Musi Rawas seperti yang sering diutrakan oleh Bupati Musi Rawas terhadap pembentukan Muratara jangan hanya jadi pembuai masyarakat Muratara untuk kepentingan politis. Dia mengatakan,saat ini hal yang paling ingin dikathui oleh masyarakat di kawasan Muratara adalah sudah sejauh mana perkembangan pemekaran Muratara.

“Kalau sekadar janji-janji kami sudah bosan,alasan selalu melengkapi berkas terus menerus,kalau hanya untuk nuansa politis dan membuai masyarakat, mending tidak usah ada pemekaran sama sekali,” cetusnya.

Dia juga menyayangkan belum nampaknya reaksi dan upaya yang nyata dari para wakil rakyat dapil kawasan Muratara yang duduk Di DPRD Musi Rawas dalam mengupayakan pemekaran Muratara menjadi kabupaten baru.

“Saat kampanye ,mereka selalu menjual dan menjanjikan pembentukan dan perwujudan Muratara menjadi kabupaten baru, tapi nyatanya mereka sekarang diam dan tidak berupaya memenuhi janji mereka kepada masyarakat saat kampanye,” tandasnnya. (*)

Skmnuansanews.wordpress.com-Musi Rawas- Sengketa kepemilikan sumur Minyak dan Gas, Suban IV oleh dua kabupaten di Sumatra Selatan yakni Musi Rawas dan Musi Banyu Asin sampai ke Sekretariat Negara.

Hal diatas dikatakan Kabag Humas Pemkab Musi Rawas, Kgs Effendi Ferry, menyusul kembali mencuatnya klaim kepemilikan Suban IV yang berada di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Musi Rawas oleh pihak Kabupaten Musi Banyu Asin (Muba), Senin.

“Sebenarnya kasus ini masih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, namun belakangan pihak Pemkab Muba kembali mengklaim lahan tersebut masuk dalam wilayah mereka, sehingga Pemkab Musi Rawas mengutus tim guna melakukan pertemuan yang difasilitasi Setneg di Jakarta,” katanya.

Tim Pemkab Musi Rawas kata dia akan dipimpin asisten I Mefta Jhoni, Kadis Pertambangan dan Energi Aidil Rusman, bagian tata pemerintahan, bagian hukum serta tim advokasi pemkab setempat yang di ketuai Eggi Sujana. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Setneg, Selasa pagi.

Kepemilikan kawasan sumur Migas Suban IV sebelumnya sudah di putuskan Depgari masuk ke wilayah Musi Rawas dengan Kepmendagri No.63/2007. Selain itu juga di dukung Peta yang dikeluarkan Direktorat TNI AD tahun 1926.

Selain itu, warga yang bermukim di lokasi kaya tambang migas tersebut juga secara administrasi memakai KTP dan menggunakan hak pilih di Kabupaten Musi Rawas. Hal tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Ia minta pihak Pemkab Muba mengerti dengan keadaan itu dan menghormati keputusan yang di keluarkan Mendagri agar Pemkab Musi Rawas segera melakukan berbagai kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya di kawasan Suban IV.

Tim advokasi daerah itu juga akan melakukan upaya hukum lebih tinggi lagi yakni melalui Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi, guna mempertegas kepemilikan wilayah yang disengketakan sesuai dengan Kepmendagri No.63/2007, tentang Kabupaten Musi Rawas sebagai pemilik kawasan Migas Suban IV. (*)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: